Aksi Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran di Malang Soroti Krisis Ekologi hingga HAM
Malang, Kabarbasic — Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi bertajuk “Seruan Aksi: Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada Rabu (21/10/2026). Aksi tersebut mengusung tema “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan! Lawan Militerisme-Oligarki!” dan menyampaikan tujuh tuntutan terkait persoalan ekonomi, lingkungan, agraria, serta Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menilai kebijakan pemerintah belum menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi hingga penanganan bencana ekologis dan penegakan HAM.
Aliansi secara khusus menyoroti isu kebakaran hutan di Kalimantan, Riau, Jambi, dan Papua Selatan, serta banjir bandang di Sumatra, Aceh Tamiang, dan Padang. Aliansi juga menyinggung gempa bumi di Flores dan mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional bagi bencana yang mereka soroti, sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Di bidang ekonomi, aliansi mengangkat kenaikan harga dan kondisi nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak pada perekonomian masyarakat. Mereka juga menyuarakan tuntutan terkait upah, ketersediaan pekerjaan layak, sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta kesejahteraan petani dan nelayan.
Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah menetapkan status bencana nasional, memulihkan lingkungan dan hak korban, serta mencabut konsesi. Tuntutan kedua adalah menaikkan upah, menyediakan pekerjaan layak, dan menghapus sistem kontrak serta outsourcing. Tuntutan ketiga adalah menjalankan reforma agraria sejati untuk menyejahterakan petani dan nelayan.
Tuntutan keempat adalah menurunkan harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan pajak. Tuntutan kelima adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan subsidi. Tuntutan keenam adalah mengembalikan militer ke barak dan membubarkan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP). Tuntutan ketujuh adalah mengadili pelanggar HAM dan menghentikan impunitas. Ketujuh tuntutan tersebut menjadi bagian dari pernyataan sikap politik aliansi dalam aksi evaluasi pemerintahan.
Selain menyampaikan tuntutan, aliansi menyuarakan pembentukan komite rakyat di berbagai daerah. Seruan tersebut tercantum pada orasi dengan slogan “Bangun Komite Rakyat, Lawan Penindasan, Rebut Kesejahteraan!”.
Dalam salah satu orasi, seorang dosen yang hadir menyampaikan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi di ruang publik. Ia juga menyatakan bahwa aksi tersebut diarahkan untuk menyuarakan keadilan, pembangunan yang berorientasi pada kemanusiaan, dan kekuasaan yang bertanggung jawab.
Pada bagian akhir, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyatakan dukungan terhadap seruan Komite Indonesia Sadar untuk menggelar aksi nasional pada 28 Oktober 2026 di Jakarta.
Penyunting: M. Akrom Haqqani Dwikuntoro
