Jabatan Diambil, Tanggung Jawab Ditinggalkan: Ketika yang Bertahan Harus Menanggung Beban
Ada satu ironi yang terkadang muncul dalam kehidupan organisasi mahasiswa: seseorang bisa begitu bersemangat ketika namanya tercantum dalam struktur kepengurusan, tetapi begitu sulit ditemukan ketika tanggung jawab mulai menuntut kehadirannya. Jabatan diterima, posisi diduduki, tetapi pekerjaan justru ditinggalkan. Sementara itu, organisasi tetap harus berjalan dan orang-orang yang masih bertahan dipaksa membereskan sesuatu yang bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Persoalannya bukan tentang siapa yang paling sibuk, siapa yang paling banyak mengikuti kegiatan, atau siapa yang paling sering terlihat dalam organisasi. Persoalannya adalah tentang komitmen. Sebab tidak ada yang mewajibkan seseorang untuk selalu mampu menghadapi semua keadaan. Namun, ketika seseorang sudah menerima jabatan dan menyanggupi tanggung jawab tertentu, setidaknya ada kewajiban moral untuk memberikan kejelasan ketika ia tidak lagi mampu menjalankannya. Sayangnya, sebagian orang seolah menganggap bahwa berhenti hadir sudah cukup untuk mengakhiri tanggung jawab. Tidak ada penjelasan, tidak ada penyelesaian, bahkan tidak ada upaya untuk memastikan pekerjaan yang ditinggalkan dapat dilanjutkan dengan baik. Seakan-akan ketika dirinya memutuskan untuk tidak lagi terlibat, seluruh persoalan yang melekat pada jabatannya ikut selesai dengan sendirinya.
Padahal, organisasi tidak bekerja berdasarkan kehadiran satu orang saja. Ada program yang harus tetap dilaksanakan, ada anggota yang harus tetap bekerja, dan ada target yang tidak bisa begitu saja dihentikan hanya karena seseorang memilih untuk menghilang. Lebih ironis lagi, orang yang meninggalkan tanggung jawab mungkin dapat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, sementara orang-orang yang masih bertahan harus menambah pekerjaan, mengorbankan waktu, dan menghadapi tekanan yang seharusnya tidak perlu mereka tanggung sendirian. Pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan hanya organisasi sebagai sebuah lembaga, tetapi juga orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha mempertahankannya.
Jabatan Bukan Sekadar Nama dalam Struktur
Dalam organisasi mahasiswa, jabatan sering kali dipandang sebagai bentuk kepercayaan, pencapaian, bahkan kebanggaan. Menjadi kepala departemen, ketua divisi, atau pengurus inti memberikan kesempatan bagi seseorang untuk belajar memimpin, mengambil keputusan, dan mengembangkan kemampuan diri. Di balik setiap jabatan, terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan, anggota yang harus diarahkan, keputusan yang harus diambil, serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Seseorang yang menerima jabatan bukan hanya menerima posisi, tetapi juga menerima konsekuensi dari posisi tersebut. Terlebih lagi, dalam struktur organisasi, seorang kepala departemen bukan hanya bertanggung jawab atas pekerjaan pribadinya. Ada anggota yang berada di bawah koordinasinya, ada program kerja yang harus dikawal, dan ada komunikasi dengan bidang lain yang perlu dijaga. Ketika seorang kepala departemen tidak lagi menjalankan perannya tanpa memberikan kejelasan, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri. Pekerjaan yang semestinya terkoordinasi menjadi terbengkalai, anggota kehilangan arah, dan tanggung jawab yang seharusnya terbagi justru menumpuk pada orang-orang yang masih bersedia bekerja.
Lantas, apa arti sebuah jabatan jika tanggung jawab yang menyertainya justru ditinggalkan? Jangan sampai jabatan hanya menjadi sesuatu yang menarik ketika diumumkan, tetapi terasa terlalu berat ketika harus dijalankan. Sebab, organisasi tidak membutuhkan orang yang sekadar ingin terlihat sebagai pemimpin. Organisasi membutuhkan orang yang bersedia menjalankan amanah, termasuk ketika pekerjaan tidak lagi menyenangkan dan keadaan tidak berjalan sesuai harapan.
Tidak Mampu Bukan Masalah, Menghilanglah yang Menjadi Persoalan
Tentu saja, kita tidak bisa menutup mata bahwa menjadi pengurus organisasi mahasiswa bukanlah perkara mudah. Setiap orang memiliki kehidupan di luar organisasi. Ada perkuliahan, tugas akademik, keluarga, kondisi kesehatan, persoalan pribadi, dan berbagai keadaan lain yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya.
Penelitian Pedroso, Sibag, dan Gepana (2023) mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan ketidakaktifan mahasiswa dalam peran kepemimpinan menunjukkan bahwa terdapat berbagai penyebab yang dapat membuat seseorang tidak lagi mampu menjalankan perannya. Faktor tersebut meliputi persoalan pribadi, seperti tuntutan akademik dan kesehatan; persoalan interpersonal, seperti pembagian waktu dan tekanan sosial; serta faktor struktural yang berkaitan dengan lingkungan organisasi. Temuan tersebut mengingatkan kita bahwa tidak setiap orang yang meninggalkan jabatan dapat langsung dianggap tidak bertanggung jawab. Ada kondisi yang memang berada di luar kendali seseorang. Ada kalanya seseorang perlu mengurangi aktivitas, meminta bantuan, bahkan mengundurkan diri demi menjaga keadaan dirinya sendiri.
Namun, memahami alasan seseorang tidak mampu menjalankan tanggung jawab bukan berarti membenarkan segala bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut. Di sinilah letak persoalan yang sebenarnya. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak lagi sanggup menjalankan jabatan, seharusnya ada komunikasi yang disampaikan. Ia dapat menjelaskan kondisinya, membicarakan kemungkinan pembagian ulang tugas, mengajukan pengunduran diri, atau setidaknya melakukan serah terima pekerjaan agar tanggung jawabnya tidak berhenti begitu saja.
Seseorang tidak harus selalu mampu menyelesaikan semua hal yang telah menjadi tanggung jawabnya. Namun, ketika ia tidak lagi mampu, setidaknya ia harus memiliki keberanian untuk menjelaskan, bukan justru menghilang dan membiarkan orang lain menanggung konsekuensi dari keputusannya. Mengundurkan diri bukanlah sebuah kesalahan. Meminta bantuan juga bukan tanda kelemahan. Akan tetapi, meninggalkan tanggung jawab tanpa komunikasi dan tanpa penyelesaian merupakan persoalan yang berbeda. Ketidakmampuan dapat dimaklumi, tetapi mengabaikan kejelasan bukan sesuatu yang seharusnya dinormalisasi.
Beban yang Ditinggalkan Tidak Pernah Benar-Benar Hilang
Satu hal yang sering kali luput dari perhatian adalah bahwa pekerjaan yang ditinggalkan seseorang tidak serta-merta menghilang. Pekerjaan itu hanya berpindah tangan. Ketika seorang pengurus berhenti menjalankan perannya, organisasi tetap harus mencari cara agar program kerja berjalan. Ketika seorang kepala departemen tidak lagi menjalankan koordinasi, anggota lain harus mengambil alih. Ketika suatu tanggung jawab tidak diselesaikan, orang lain akhirnya harus mencari jalan keluar. Akibatnya, anggota yang masih bertahan harus menghadapi beban tambahan di luar tanggung jawab awal mereka. Mereka harus mengerjakan tugas yang bukan sepenuhnya menjadi bagian dari pekerjaan mereka, menyesuaikan jadwal, mengorbankan waktu istirahat, bahkan menghadapi tekanan karena harus memastikan kegiatan tetap berjalan.
Persoalan ini menjadi semakin tidak adil ketika orang-orang yang mengambil alih pekerjaan tersebut tidak pernah dilibatkan dalam keputusan awal yang menyebabkan kekosongan tanggung jawab. Mereka tidak memilih untuk menerima beban tambahan, tetapi terpaksa menanggungnya karena organisasi tidak mungkin berhenti hanya karena satu orang meninggalkan perannya. Lebih jauh lagi, apabila terdapat kewajiban administratif atau konsekuensi tertentu yang sebelumnya telah disepakati, persoalan tersebut juga tidak seharusnya dibiarkan begitu saja. Setiap kewajiban perlu diselesaikan berdasarkan aturan dan kesepakatan organisasi yang berlaku, bukan dengan membiarkan anggota lain menanggung akibatnya tanpa kejelasan.
Menghilang bukanlah bentuk pengunduran diri yang bertanggung jawab. Itu hanya memindahkan persoalan dari pundak sendiri ke pundak orang lain. Kita perlu bertanya: apakah adil ketika seseorang dapat meninggalkan pekerjaannya tanpa penjelasan, sementara orang lain harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk memastikan semuanya tetap berjalan? Apakah pantas ketika tanggung jawab yang diterima bersama pada awal kepengurusan akhirnya hanya dipikul oleh sebagian orang yang masih bertahan? Jika keadaan seperti ini terus dianggap biasa, organisasi justru berisiko membentuk budaya yang keliru. Orang yang meninggalkan tanggung jawab tidak diminta memberikan kejelasan, sedangkan orang yang bertahan terus dituntut untuk memahami dan menutupi kekurangan. Pada akhirnya, kesediaan untuk bertanggung jawab justru menjadi beban bagi mereka yang paling berusaha menjaga organisasi.
Jangan Normalisasi Budaya Lepas Tangan
Organisasi mahasiswa seharusnya menjadi tempat untuk belajar tentang kepemimpinan, kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab. Namun, nilai-nilai tersebut akan kehilangan maknanya apabila perilaku meninggalkan tanggung jawab tanpa kejelasan terus dibiarkan. Kita tidak sedang menuntut setiap pengurus untuk selalu sempurna. Kita juga tidak sedang meminta seseorang mengorbankan kesehatan, pendidikan, atau kehidupan pribadinya hanya demi organisasi. Yang perlu dituntut adalah sikap bertanggung jawab terhadap keputusan yang pernah diambil. Jika memang tidak mampu, sampaikan. Jika memang harus berhenti, bicarakan. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, serahkan dengan jelas. Jika terdapat kewajiban yang belum dituntaskan, selesaikan sesuai kesepakatan. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi justru menjadi pembeda antara seseorang yang sekadar memegang jabatan dan seseorang yang memahami tanggung jawab.
Di sisi lain, organisasi juga perlu melakukan evaluasi. Mekanisme pengunduran diri, serah terima jabatan, pembagian tugas, dan evaluasi kinerja harus memiliki aturan yang jelas. Jangan sampai organisasi hanya sibuk menyusun struktur kepengurusan pada awal periode, tetapi tidak memiliki mekanisme untuk menghadapi anggota yang tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Namun, aturan organisasi tidak boleh hanya menjadi formalitas. Harus ada keberanian untuk menegakkan kesepakatan secara adil, tanpa pilih kasih dan tanpa menjadikan anggota yang masih aktif sebagai pihak yang terus-menerus harus berkorban. Sebab, mempertahankan organisasi bukan berarti membiarkan sebagian orang terus menanggung beban dari kelalaian orang lain.
Jabatan Dapat Dilepaskan, Tanggung Jawab Tidak Boleh Diabaikan
Pada akhirnya, setiap orang memiliki hak untuk menentukan sejauh mana dirinya mampu terlibat dalam organisasi. Tidak ada yang salah dengan memilih mundur ketika keadaan memang tidak memungkinkan. Tidak ada yang perlu dipermalukan karena mengakui keterbatasan diri. Namun, kebebasan untuk meninggalkan suatu jabatan seharusnya berjalan beriringan dengan kesadaran untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi konsekuensi dari keputusan tersebut. Sebab, ketika seseorang menerima kepercayaan dari orang lain, ada tanggung jawab moral yang tidak seharusnya diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai organisasi hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan pengalaman, mempercantik riwayat organisasi, atau menambah satu baris jabatan dalam Curriculum Vitae (CV). Jangan sampai seseorang begitu bangga ketika dipercaya menjadi pemimpin, tetapi tidak memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan ketika tidak lagi mampu menjalankan amanahnya.
Kepemimpinan tidak hanya diuji ketika seseorang diberi kepercayaan untuk memimpin. Kepemimpinan juga diuji ketika seseorang harus mengakui keterbatasannya, mengambil keputusan yang sulit, dan memastikan bahwa keputusannya tidak secara sepihak merugikan orang lain. Teruntuk siapa pun yang pernah menerima jabatan dalam organisasi, ingatlah bahwa posisi yang kita duduki bukan hanya tentang diri kita sendiri. Ada orang-orang yang bekerja bersama kita, ada kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan ada tanggung jawab yang ikut kita bawa sejak pertama kali menerima jabatan tersebut. Sebab, jabatan memang dapat dilepaskan, tetapi bukan berarti segala tanggung jawab boleh ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling bersemangat mengambil posisi, tetapi justru menjadi orang pertama yang menghilang ketika tanggung jawab mulai harus dipenuhi.
Penyunting: Arief Kurniawan